Bendera Tauhid Berkibar Depan Kantor DPRD Jeneponto, Aliansi Ummat Islam Demo Tolak Permendikbudristek

JENEPONTO, SULSEL - Puluhan Aliansi Ummat Islam Kabupaten Jeneponto menggelar aksi unjuk rasa menolak peraturan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 di depan kantor DPRD Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Kamis (02/12/2021).

Puluhan demonstran itu, didominasi dari kaum hawa bercadar dengan membentang spanduk bertulis "Permendikbud No. 30 tahun 2021 Legalisasi Zina" serta, "Syariah dan Khilafah Solusi Tuntas Problematika Ummat.

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa Depan Kantor Bupati Jeneponto Nyaris Ricuh, Pendemo Desak Copot Kasatpol PP

Mereka juga mengibarkan bendara kain warna putih dan hitam bertulis kalimat tauhid sebagai bentuk perlawanan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi (Permendikbudristek).

Baca juga: Terekam CCtv, Mobil Anggota DPRD Jeneponto, Andi Kaharuddin Mustamu Dibakar OTK

Dalam orasinya, Ustazd Rifai selaku orator aksi mengatakan bahwa lahirnya peraturan Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi selanjutnya disebut  Permendikbudristek PPKS.

Dia berpendapat bahwa Permendikbudristek PPKS tersebut, akan berdampak pada kurang optimalnya Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Baca juga: Jaksa Agung RI Lakukan Penyelidikan Dugaan Kasus Tipikor Proyek Pembangunan Pabrik Blast Furnance

"Peraturan ini menjadi kontroversi dan mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat indonesia khususnya ummat islam, " tegasnya.

Dikatakan bahwa penolakan itu berkaitan dengan materi muatanPermendikbudristek pada pasal 5 ayat 2 huruf a, b, f, g, h, i, dan m yang secara pradigmatik dapat ditafsirkan melegalkan seks dengan dalih persetujuan (sexual consent) dan mengakui keberadaan gender selain pria dan wanita sebab tidak adanya batasan definisi yang jelas.

Baca juga: SPMP Laporkan Dispora Jeneponto di Kejaksaan Terkait Temuan BPK

Dengan demikian, adapun tuntutan pendemo diantaranya, cabut Permenristekdikti nomor 30 tahun 2021.

Tinggalkan paradigma sekuler dalam membentuk norma kehidupan bermasyarakat. Sebab, tidak menyelesaikan masalah.

Baca juga: Habib Syakur Sebut Langkah Tepat Densus 88 Tembak Mati Dokter Sunardi Tersangka Teroris

Terapkan syariah islam dalam upaya menghapus kekerasan seksual dan tindakan asusila yang merusak perilaku masyarakat.

Selain itu tutur dia, tegakkan khalifah. Khalifah adalah agama islam sebagaimana fatwa MUI hanya khalifah yang mampu menerapkan syariah islam secara kaffah.

Penulis: Syamsir

Editor: Cq